JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dan politik, Ichsanudin Noorsy, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi terhadap proses penjualan saham perdana (PT Persero) Krakatau Steel (KS) melalui initial public offering (IPO). Desakan tersebut, menurut Ichsanudin, karena pelepasan saham pertama KS (PT Persero) melalui IPO jauh di bawah nilai investasi kapasitas terpasang saat ini.
"Nilai riil investasi kapasitas terpasang berkisar pada Rp 1.350, sementara harga saham yang dilepas tidak lebih dari Rp 850. Ini seperti pola-pola 'penggorengan' saham Indosat tempo hari," kata Ichsanudin, dalam diskusi bertema "Membedah IPO Krakatau Steel", di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).
Lebih lanjut, dia juga mengkritisi pernyataan Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang juga Ketua Komite Privatisasi, yang meminta agar Menneg BUMN memuaskan publik dengan info sebelum penjualan saham dilakukan. "Tidak mungkin itu dilakukan pemerintah, karena logika yang digunakan untuk menjual aset negara berdasarkan mazhab neolib," tuturnya.
Asumsi yang sama juga ditujukan Dradjad kepada BPK, karena untuk memahami skenario penjualan saham PT KS, menurutnya membutuhkan suatu kesamaan 'keahlian' dengan semua pihak yang terkait dengan proses pengobralan saham. "BPK itu sangat mudah terkecoh, karena keterbatasan informasi & keahlian yang dimilikinya (BPK)," pungkasnya.
Sementara itu, Ichsanudin juga mengatakan bahwa target penjualan sejumlah saham BUMN akan mendapatkan hasil Rp 35 triliun, ialah pernyataan yang mengada-ada. "Bagaimana mau dapat Rp tiga puluh lima triliun, kalau dari penjualan saham PT Krakatau Steel hanya mengantongi dana Rp 1,77 triliun. Ini adalah kemenangan neolib dalam menguasai aset bangsa," katanya. (fas/jpnn)
0 comments:
Post a Comment